Langkah Kunci Kebijakan Pemerintah Jokowi Menuju Swasembada Pangan

- Maret 09, 2017

Langkah Kunci Kebijakan Pemerintah Jokowi Menuju Swasembada Pangan

 
. . Rindu rasanya bangsa Indonesia bagi atau bisa juga dikatakan untuk mampu segera menyandang predikat swasembada pangan. Serta rasanya semakin berat bagi atau bisa juga dikatakan untuk mencapai maupun meraih gelar membanggakan yang telah di sebutkan sesudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia mampu kembali swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. “Target kita dalam 3 tahun harus swasembada,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan yang dengannya gubernur, kapolda, serta kabinda seluruh Indonesia di Istana Negara beberapa waktu lalu. Akan tetapi Presiden Jokowi menilai mustahil mewujudkan swasembada pangan selama jaringan irigasi tak siap. Ia mencatat 52 % irigasi yng ada di Indonesia rusak, malah beberapa diantaranya telah 30 tahun tak diperbaiki. “Bagaimana mau swasembada kalau irigasi rusak 52 persen?” kata Presiden Jokowi.
Bagi atau bisa juga dikatakan untuk mencapai target swasembada pangan, pemerintah akan membangun sekitar 24 waduk baru di beberapa daerah di Indonesia, guna mencapai target Swasembada Pangan pada tahun 2017 mendatang. Lima waduk pertama akan dibangun mulai Januari serta Februari 2015, yaitu Bendungan Kerto di Aceh, Kariyan di Banten, Logung di Kudus, Ratnamo di Nusa Tenggara Timur, dan Lolak di Sulawesi Utara. Diperkirakan, pembangunan bendungan yang telah di sebutkan butuh waktu dua-tiga tahun yang dengannya investasi Rp 5,6 triliun. Seolah tak ingin janjinya mewujudkan swasembada pangan sekadar wacana, Presiden Jokowi terbang ke Sulawesi Selatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan jaringan irigasi sekunder Belawae di lumbung beras Desa Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Rencana Pembangunan Bendungan serta Irigasi Selain masalah benih, pupuk serta tanah yng melingkupi pembangunan di sektor pertanian Indonesia, Pemerintah memperjuangkan rencana ke depan yang dengannya pembangunan serta perbaikan jaringan irigasi seluas 3 juta hektar sawah, dan mempercepat pembangunan 27 bendungan pada tahun 2014, selanjutnya membangun 5 lagi bendungan pada tahun 2015 yng lokasinya di Aceh, Kudus, NTT serta Kaltim dan pada 2016 Pemerintah sudah mentargetkan minimal pembangunan 20 bendungan bisa dibangun. Pemerintah pun menyiapkan pembukaan areal baru bagi lahan pertanian di luar jawa yang dengannya target luas sebesar 1 juta hektar. Menjdai bentuk tanggung jawab serta perhatian penuh Presiden Jokowi pada pembangunan bendungan dan saluran irigasi bagi atau bisa juga dikatakan untuk menuju kedaulatan pangan, tercermin dari langkah kongkret lain-lainnya yakni akan mengalokasian dana anggaran pada dana alokasi khusus (DAK) bagi atau bisa juga dikatakan untuk Propinsi serta Kabupaten yng akan dikhususkan dedikasinya bagi atau bisa juga dikatakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi. Pernyataan yang telah di sebutkan bisa diartikan bahwasanya yang dengannya dana DAK yng Amat cukup bagi daerah, maka masalah dana bagi atau bisa juga dikatakan untuk pemeliharan jaringan irigasi bisa teratasi. Didasari data dari Kementerian Pekerjaan Umum, ada sebanyk 52 % saluran irigasi di seluruh Indonesia keadaannya mengalami rusak parah serta Perlu segera dibenahi. Menjadikan yang dengannya pengelolaan air yng terawat serta lancar Amat berperan penting bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengalirkan air secara cukup serta perlahan-lahan ke lokasi areal sawah petani maupun daerah pertanian lain-lainnya.
Sinergi Kebijakan Kunci Mempercepat Kedaulatan Pangan Bagi atau bisa juga dikatakan untuk memperbaiki sinergi bersama mengenai pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat, dan efektifitas kebijakan serta kegiatan operasional pembangunan ketahanan pangan, maka diharapkan suatu acuan bersama yng memuat kebijakan, seni manajemen sampai-sampai kegiatan operasional, dan masing-masing pihak berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mengingat kompleknya pembangunan ketahanan pangan yng melibatkan pelaku serta daerah, yang dengannya dinamika perubahan antar waktu, maka koordinasi serta sinergi yng baik adalah kunci kesuksesan dalam pembangunan di sektor pertanian. Selain itu, memastikan kebijakan pembangunan pertanian nasional Perlu memberi jaminan sinergi kebijakan antar daerah, menjadikan tak ada kebijakan suatu daerah yng merugikan daerah lain-lainnya serta mengarahkannya pada proses pembangunan menjdai tujuan bersama. Andai apa yng diuraikan di atas lebih tidak sedikit mengenai masalah serta tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional secara umum, maka dalam skala kecil, yaitu keluarga maupun perorangan, tantangan utamanya merupakan mengarahkan kemampuan dalam membangun kapasitas serta kemandirian masyarakat, menjadikan mampu mengatasi masalah pangan, baik yng terlaksana di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Yang dengannya demikian, harapan kita menunju swasembada pangan nasional tak lagi cuma menjadi sebuah slogan saja, akan tetapi benar-benar menjadi sebuah fakta. Oleh: Octavia Nugrayasa Sumber : setkab.go.id Sponsored Links loading... Loading... .

Source Articles & Image : petanitop.blogspot.com

Seputar Langkah Kunci Kebijakan Pemerintah Jokowi Menuju Swasembada Pangan

Advertisement
 

Cari Artikel Selain Langkah Kunci Kebijakan Pemerintah Jokowi Menuju Swasembada Pangan