Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju)
Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju) | Referensi terbaru di 2017 via web Cara Menanam. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Cara Menanam. Artikel ini di beri judul Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju). Konten ini untuk anda pembaca setia https://caramenanamkebun.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju) terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Cara Menanam dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Cara Menanam di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju) di bawah ini dari situs web Cara Menanam.. . “Dasar melakukan korupsi seringkali bukan untuk pendapatan, melainkan karena ketamakan (kesombongan) atau membangun dinasti, maka lebih baik dananya diberikan kepada petani.” Hal itu dikatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian R. Azis Hidajat pada Kegiatan Komitmen Anti Korupsi di Yogyakarta (18/3). Tema kegiatan yang telah di sebutkan merupakan “Pembinaan Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Kementerian Pertanian”. 
Menurutnya aparat Kementerian Pertanian era ini telah lebih sejahtera bila dilihat pendapatan yng diperoleh. Selain orang-orang memperoleh gaji serta insentif, para pegawai Kementerian Pertanian pun sudah memperoleh tunjangan renumerasi dari kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar 40 %. Tunjangan itu akan dinaikkan menjadi 70 % lebih-lebih bila laporan keuangan Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Jangan coba-coba melakukan korupsi, karena yang kita ambil satu maka kita bisa kehilangan empat atau lima dalam proses persidangan-persidangan,” tambah Achmad Suryana Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian penerima Award Tokoh Antikorupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2013. Menurutnya dia selalu bilang kepada para stafnya bahwasanya tak ada tekanan baik dari Menteri maupun dirinya dalam pengadaan barang/jasa bagi atau bisa juga dikatakan untuk program pembangunan ketahanan pangan. “Kalau ada tekanan yang berat untuk melakukan korupsi, maka lebih baik meletakkan jabatan,” tambahnya di sekitar 320 peserta dari banyak sekali wilayah Indonesia bagian tengah serta timur Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan kalau hingga era ini masih ada yng korupsi itu luar biasa. “Karena kemiskinan umumnya terjadi di kalangan petani. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, petani bersusah payah menyediakan pangan buat kita. Apakah masih mau kita mengadakan bibit palsu atau mengadakan peralatan yang sesungguhnya tidak diperlukan oleh mereka,” tambahnya. Kewaspadaan tetap dibutuhkan, lantaran selalu ada pihak-pihak yng ingin mengambil keuntungan pribadi ataupun mencuri-curi peluang. “Saya mengajak kepada seluruh aparat pertanian untuk selalu waspada terhadap sepak terjang pihak-pihak tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya tuntutan hokum terhadap aparatur pemerintah,” kata Menteri Pertanian Suswono. Direktur Eksekutif Komunitas Pengusaha Anti Suap (Kupas) Susi Rai Azizi tak mau masyarakat menuduh salah pengusaha dalam tindak korupsi yng di lakukan aparat. “Hal itu dilakukan pengusaha karena sistemnya yang korup,” katanya kepada Sinar Tani. Akan tetapi dia sependapat bahwasanya pengusaha pun Perlu ambil bagian dalam menciptakan system pelayanan pemerintah yng bersih. Melalui Kupas lanjut Susi, Kamar Dagang serta Industri Indonesia (Kadin) tengah membuat zona-zona integritas, membentuk klub integritas bagi atau bisa juga dikatakan untuk saling mengingatkan, membentuk komite integritas bagi atau bisa juga dikatakan untuk melawan tindak korupsi. Era ini terdapat 340 perusahaan di seluruh Indonesia yng telah tergabung dalam Kupas. Ketua Ombusman RI Danang Girindrawardana terasa salut yang dengannya gerakan anti korupsi yng di lakukan di Kementan. “Kalau pak Irjen Kementan ini bisa dikopi menjadi 40 untuk di semua kementerian, maka 50 persen korupsi sudah tidak ada. kementerian lain mestinya belajar ke Kementan,” tambahnya. Ombusman RI lanjut Danang berharap upaya Kementan ini mampu berujung pada terjadinya reformasi birokrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Bila ini mampu diwujudkan maka pelayanan karantina di pelabuhan akan membaik serta kita menjadi unggul disaat memasuki Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015. “Dengan pelayanan yang baik maka Nilai Tukar Petani (NTP) bisa dinaikkan dan akan banyak petani bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi,” tambahnya. Dampak Positif Pola pembinaan pada bagian pengawasan yng sifatnya persuasif serta preventif (pencegahan) di Kementan ini pendapat dari Mentan telah tepat diterapkan oleh Inspektorat Jenderal sejak tahun 2010 silam melalui seni manajemen GREEN AUDITS, yang dengannya melahirkan konsep kearah pembentukan islands of integrity yng lazim kita kenal yang dengannya istilah WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Hasil nya kegiatan WBK sudah memberikan dampak positif bagi seluruh aparatur negara diantaranya, yang dengannya ditetapkannya Kementerian Pertanian pada “Peringkat Kelima” menjdai kementerian yng mempunyai integritas paling baik dari 20 kementerian yng dinilai didasari survei KPK tahun 2013. Hal ini Amat menggembirakan, mengingat dua tahun sebelumnya, Kementerian Pertanian masih berada pada peringkat 12 serta 8. Selain itu, di tahun 2013 Kementerian Pertanian mendapatkan nilai “B+” atas penilaian LAKIP Kementerian Pertanian tahun 2012 oleh Kemenpan serta RB, yng tiga tahun sebelumnya berturut – turut mendapatkan nilai “B”. Lantas baru – baru ini Ombudsman RI memberikan hasil penelitian kepatuhan terhadap pelayanan publik, yang dengannya hasil yng membanggakan yakni Kementerian Pertanian berada pada “nomor empat” yang dengannya nilai 945 (Zona hijau), yng sebelumnya berada pada nomor 14 yang dengannya nilai 485 (Zona Merah). Sampai-sampai era ini, Inspektorat Jenderal sudah menetapkan 166 unit kerja berpredikat WBK (76,49%) dari total 217 unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini Amat menggembirakan, mengingat terlaksana kenaikan sebesar 23,16% terhadap perbandingan jumlah unit kerja berpredikat WBK tahun 2013 yakni 217 unit kerja) dibanding tahun 2012 yng berjumlah 120 unit kerja. Dukungan lebih lanjut yng berkaitan yang dengannya anti korupsi, lanjut Suswono Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Aturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/OT.210/9/2013 tanggal 9 September 2013 wacana Pengembangan Fasilitas System Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblower’s System) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Yang dengannya diterbitkannya aturan ini, maka makin terbuka peluang ataupun fasilitas bagi masyarakat bagi atau bisa juga dikatakan untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan serta/ataupun pemberantasan korupsi lingkup Kementerian Pertanian. Kami berharap fasilitas ini dipakai yang dengannya sebaik-baiknya oleh masyarakat semata-mata cuma bagi atau bisa juga dikatakan untuk mensukseskan pembangunan pertanian. Sumber : tabloidsinartani.com Sponsored Links loading... Loading... .
Source Articles & Image : petanitop.blogspot.com
Menurutnya aparat Kementerian Pertanian era ini telah lebih sejahtera bila dilihat pendapatan yng diperoleh. Selain orang-orang memperoleh gaji serta insentif, para pegawai Kementerian Pertanian pun sudah memperoleh tunjangan renumerasi dari kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar 40 %. Tunjangan itu akan dinaikkan menjadi 70 % lebih-lebih bila laporan keuangan Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Jangan coba-coba melakukan korupsi, karena yang kita ambil satu maka kita bisa kehilangan empat atau lima dalam proses persidangan-persidangan,” tambah Achmad Suryana Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian penerima Award Tokoh Antikorupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2013. Menurutnya dia selalu bilang kepada para stafnya bahwasanya tak ada tekanan baik dari Menteri maupun dirinya dalam pengadaan barang/jasa bagi atau bisa juga dikatakan untuk program pembangunan ketahanan pangan. “Kalau ada tekanan yang berat untuk melakukan korupsi, maka lebih baik meletakkan jabatan,” tambahnya di sekitar 320 peserta dari banyak sekali wilayah Indonesia bagian tengah serta timur Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan kalau hingga era ini masih ada yng korupsi itu luar biasa. “Karena kemiskinan umumnya terjadi di kalangan petani. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, petani bersusah payah menyediakan pangan buat kita. Apakah masih mau kita mengadakan bibit palsu atau mengadakan peralatan yang sesungguhnya tidak diperlukan oleh mereka,” tambahnya. Kewaspadaan tetap dibutuhkan, lantaran selalu ada pihak-pihak yng ingin mengambil keuntungan pribadi ataupun mencuri-curi peluang. “Saya mengajak kepada seluruh aparat pertanian untuk selalu waspada terhadap sepak terjang pihak-pihak tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya tuntutan hokum terhadap aparatur pemerintah,” kata Menteri Pertanian Suswono. Direktur Eksekutif Komunitas Pengusaha Anti Suap (Kupas) Susi Rai Azizi tak mau masyarakat menuduh salah pengusaha dalam tindak korupsi yng di lakukan aparat. “Hal itu dilakukan pengusaha karena sistemnya yang korup,” katanya kepada Sinar Tani. Akan tetapi dia sependapat bahwasanya pengusaha pun Perlu ambil bagian dalam menciptakan system pelayanan pemerintah yng bersih. Melalui Kupas lanjut Susi, Kamar Dagang serta Industri Indonesia (Kadin) tengah membuat zona-zona integritas, membentuk klub integritas bagi atau bisa juga dikatakan untuk saling mengingatkan, membentuk komite integritas bagi atau bisa juga dikatakan untuk melawan tindak korupsi. Era ini terdapat 340 perusahaan di seluruh Indonesia yng telah tergabung dalam Kupas. Ketua Ombusman RI Danang Girindrawardana terasa salut yang dengannya gerakan anti korupsi yng di lakukan di Kementan. “Kalau pak Irjen Kementan ini bisa dikopi menjadi 40 untuk di semua kementerian, maka 50 persen korupsi sudah tidak ada. kementerian lain mestinya belajar ke Kementan,” tambahnya. Ombusman RI lanjut Danang berharap upaya Kementan ini mampu berujung pada terjadinya reformasi birokrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Bila ini mampu diwujudkan maka pelayanan karantina di pelabuhan akan membaik serta kita menjadi unggul disaat memasuki Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015. “Dengan pelayanan yang baik maka Nilai Tukar Petani (NTP) bisa dinaikkan dan akan banyak petani bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi,” tambahnya. Dampak Positif Pola pembinaan pada bagian pengawasan yng sifatnya persuasif serta preventif (pencegahan) di Kementan ini pendapat dari Mentan telah tepat diterapkan oleh Inspektorat Jenderal sejak tahun 2010 silam melalui seni manajemen GREEN AUDITS, yang dengannya melahirkan konsep kearah pembentukan islands of integrity yng lazim kita kenal yang dengannya istilah WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Hasil nya kegiatan WBK sudah memberikan dampak positif bagi seluruh aparatur negara diantaranya, yang dengannya ditetapkannya Kementerian Pertanian pada “Peringkat Kelima” menjdai kementerian yng mempunyai integritas paling baik dari 20 kementerian yng dinilai didasari survei KPK tahun 2013. Hal ini Amat menggembirakan, mengingat dua tahun sebelumnya, Kementerian Pertanian masih berada pada peringkat 12 serta 8. Selain itu, di tahun 2013 Kementerian Pertanian mendapatkan nilai “B+” atas penilaian LAKIP Kementerian Pertanian tahun 2012 oleh Kemenpan serta RB, yng tiga tahun sebelumnya berturut – turut mendapatkan nilai “B”. Lantas baru – baru ini Ombudsman RI memberikan hasil penelitian kepatuhan terhadap pelayanan publik, yang dengannya hasil yng membanggakan yakni Kementerian Pertanian berada pada “nomor empat” yang dengannya nilai 945 (Zona hijau), yng sebelumnya berada pada nomor 14 yang dengannya nilai 485 (Zona Merah). Sampai-sampai era ini, Inspektorat Jenderal sudah menetapkan 166 unit kerja berpredikat WBK (76,49%) dari total 217 unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini Amat menggembirakan, mengingat terlaksana kenaikan sebesar 23,16% terhadap perbandingan jumlah unit kerja berpredikat WBK tahun 2013 yakni 217 unit kerja) dibanding tahun 2012 yng berjumlah 120 unit kerja. Dukungan lebih lanjut yng berkaitan yang dengannya anti korupsi, lanjut Suswono Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Aturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/OT.210/9/2013 tanggal 9 September 2013 wacana Pengembangan Fasilitas System Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblower’s System) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Yang dengannya diterbitkannya aturan ini, maka makin terbuka peluang ataupun fasilitas bagi masyarakat bagi atau bisa juga dikatakan untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan serta/ataupun pemberantasan korupsi lingkup Kementerian Pertanian. Kami berharap fasilitas ini dipakai yang dengannya sebaik-baiknya oleh masyarakat semata-mata cuma bagi atau bisa juga dikatakan untuk mensukseskan pembangunan pertanian. Sumber : tabloidsinartani.com Sponsored Links loading... Loading... .Source Articles & Image : petanitop.blogspot.com
Seputar Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju)
Terima kasih telah membaca Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju). Semoga pos dari situs web Cara Menanam berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Cara Menanam. Silakan berbagi ulasan Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju) tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Cara Menanam melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Cara Menanam untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju) yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Cara Menanam di bawah. Demikan dan sekian tentang Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju). Dan Assalamualaikum pembaca Cara Menanam.
Advertisement